Dhevy Ratnasari Blog

2.1. Amerika Serikat Dan Pemberontakan Prri-permesta

Suasana demokrasi liberal di tahun 1950-an telah menimbulkan kekacauan dan pergolakan-pergolakan dengan kekerasan.Pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Daerah-daerah di luar Jawa merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga di beberapa daerah muncul gerakan-gerakan menuntut otonomi luas. Di bidang ekonomi dan perdagangan hasil ekspor yang sebagian berasal dari daerah-daerah luar Jawa, pembagian penggunaan di Pulau Jawa dianggap tidak adil. Di samping kekecewaan-kekecewaan tersebut, ada suatu masalah yang cukup serius yang mendorong Letnan Kolonel Ahmad Husein di Sumatera Barat bertekad menentang pemerintah Pusat, yaitu adanya penilaian bahwa Bung Karno dianggap mulai dipengaruhi Partai Komunis Indonesia.

Pada akhir bulan Desember 1956 dan permulaan tahun 1957 terjadi pergolakan menentang pemerintah Pusat, di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi. Pergolakan ini dimulai dengan pembentukan “Dewan Banteng” di Sumatera Barat tanggal 20 Desember 1956 dipimpin Letnan Kolonel Achmad Hussein. Tindakan pertama dilakukan dengan mengambil alih pimpinan pemerintah Sumatera Barat dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dua hari kemudian,tanggal 22 Desember 1956 di Medan terbentuk “Dewan Gajah”, dipimpin Kolonel Maludin Simbolon, yang menyatakan bahwa Sumatera Utara melepaskan diri untuk sementara dari hubungan dengan pemerintah
Pusat. Bulan Januari 1957 “Dewan Garuda” mengambil alih pemerintahan dari Gubernur Winarno.

Pada tanggal 2 Maret 1957 di Manado diumumkan “Piagam Perjoangan Semester(PERMESTA)” oleh Letnan Kolonel Sumual, menentang pemerintahTahun 1958 didirikan organisasi yang bernama Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang diketuai oleh Letnan Kolonel Achamad Husein. Gerakan Husein ini akhirnya mendirikan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berkedudukan di Bukittinggi dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat presiden.1Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa.

Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) pada hari berikutnya mendukung dan bergabung dengan PRRI sehingga gerakan bersama itu disebut PRRI/Permesta. Permesta yang berpusat di Manado tokohnya adalah Letnan Kolonel Vantje Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, Letnan Kolonel D.J. Samba, dan Letnan Kolonel Saleh Lahade.

Lima puluh tahun yang lalu, tepatnya 20 Desember 1957, di sebuah kota kecil di pesisir barat pantai Sumatera yang bernama Salido, berlangsung suatu sidang reuni para militer pejuang yang tergabung dalam Resimen IV Divisi Banteng Sumatera Tengah.2 Reuni tersebut menghasilkan dan membentuk suatu badan organisasi yang dinamai "Dewan Banteng" dengan tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel M. Simbolon dan lain-lain sebagai para atasan dan penggeraknya. Namun, pada 15 Februari 1958, atas prakarsa "Dewan Banteng", organisasi yang dilahirkan dari hasil reuni militer yang dikepalai oleh Letkol Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek dan Kolonel Maludin Simbolon, "diproklamirkan" sebuah pemerintahan baru yang bernama "Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia" yang disingkat dengan sebutan PRRI, dengan kota Padang sebagai "ibukota negara" dan Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai "Presiden PRRI". Proklamasi PRRI ini, menjadi titik awal perlawanan secara terbuka terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ranah Minang dikuasai oleh oknum-oknum, baik militer maupun sipil, yang tidak merasa puas dengan kepemimpinan Bung Karno, dan membawa rakyat Minangkabau untuk memberontak melepaskan diri dari ikatan persatuan NKRI. Sementara itu, dalam waktu yang sama, di bagian Timur tanah air, juga timbul satu pemberontakan yang senada, perlawanan terhadap NKRI di bawah pimpinan Letkol Ventje Sumual, dengan membentuk pemerintah tandingan yang bernama PERMESTA (Pemerintah Rakyat Semesta).

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin gerakan-gerakan tersebut sama, tidak lain adalah pemerintah Pusat dianggap kurang memperhatikan keadaan daerah disertai tuntutan menambah anggota kabinet dengan Mohammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono. Menghadapi tantangan dari daerah-daerah, pemerintah Pusat memprakarsai Musyawarah Nasional di Jakarta yang berlangsung tanggal 9 hingga 11
2 Yoseph Tugio Taher,  RRT, Korea Utara dan Vietnam Utara yang kesemuanya beraliran komunis. Di luar negeri Sukarno juga sedang hebat-hebatnya menggalang persatuan Negara-negara berkembang Asia dan Afrika guna menentang kaum imperialis. Di dalam negeri, Sukarno menolak bantuan Amerika yang disalurkan lewat program USAID (United State Aid), serta mengisyaratkan kemungkinan pengambilalihan perusahaan Amerika Serikat seperti Calltex, Stanvac, Good Year dan Union Carbide.

Menanggapi ketidaksukaannya pada AS, Bung Karno sering mendapat pertanyaan, apakah sikapnya anti Amerika dan Bung Karno pun lantas menjawab: "Bertahun-tahun lamanya aku sangat ingin menjadi sahabat Amerika, akan tetapi sia-sia".23 Pernyataan Bung Karno tersebut menyiratkan bahwa sebenarnya ia tidak membenci Amerika, akan tetapi berbagai perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya dari AS mulai dari keterlibatan AS pada PRRI/Permesta yang menunjukkan betapa AS tidak menghormati dan berusaha mengaduk-aduk kedaulatan Indonesia, sampai pada sikap tidak bersahabat Presiden Eisenhower pada Bung Karno ketika Bung Karno mengunjungi Washington pada tahun 1960 membuat Bung Karno tidak bisa tidak membenci AS.
Memburuknya Hubungan Diplomatik antara Indonesia-Amerika Serikat, dan Berubahnya Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia menjadi Condong ke Arah Komunis.

Keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta telah membuat Indonesia berang. Indonesia pun memutuskan untuk membeberkan keterlibatan AS ini dalam forum internasional. Konferensi Asia-Afrika II dianggap merupakan momen yang tepat untuk membeberkan keterlibatan ini. Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Subandrio pun menyiapkan pengumuman yang rencananya akan disampaikan dalam konferensi itu, bahwa Indonesia mempunyai bukti adanya satu plot Amerika-lnggris akan mengadakan serangan militer terhadap Indonesia. Sayangnya, konferensi itu batal dilaksanakan. Namun pembatalan konferensi tidak lantas membatalkan niat Indonesia untuk membeberkan kesalahan AS ini. Dr. Subandrio pun kemudian memberikan interview kepada wartawan harian terbesar di Kairo.

Memburuknya hubungan diplomatik AS-Indonesia kemudian melahirkan perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia, yang tadinya cukup dekat dengan negara Barat menjadi semakin ke arah kiri. Jakarta tampak lebih akrab dengan Moskow, Beijing maupun Hanoi, dan tampak garang terhadap AS dan sekutu Baratnya.25 Memang tidak dapat dipungkiri, antara dekade 50-an hingga pertengahan 60-an, Bung Karno merupakan sosok yang penuh dengan kontroversi, hal ini dikarenakan karena visi politik luar negerinya yang kelewat agresif. Keagresifan Bung Karno antara lain ditandai dengan pembentukan NEFOS (New Emerging Forces) yang beranggotakan negara-negara Dunia Ketiga,serta gagasan pembentukan “Poros Jakarta-Beijing-Pyongyang” yang kesemuanya semakin menunjukkan kedekatan Indonesia dengan komunis.

Ironisnya, keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta yang sebenarnya bertujuan untuk menggulingkan Soekarno yang ketika itu dinilai mulai menunjukkan orientasi politik kiri, justru membuat Presiden Soekarno semakin anti pada AS dan semakin dekat dengan negara-negara komunis. Keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta terbukti malah “mendorong” Indonesia ke tangan komunis, bukan menyelamatkannya. Munculnya dukungan dari Amerika Serikat pada TNI dan Meningkatnya Konflik Dalam Negeri akibat Dukungan tersebut
Kegagalan PRRI/Permesta dalam menggulingkan Soekarno tidak lantas membuat AS dalam hal ini, CIA putus asa dan menghentikan usahanya untuk membasmi komunis di Indonesia. Pada 1 Agustus 1958, AS mulai memberikan bantuan militer senilai dua puluh juta dollar per tahun27 pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dari US Joint Chiefs of Staff yang dikeluarkan pada 1958 menyatakan bahwa bantuan ini diberikan pada ABRI yang dianggap merupakan “the only non-Communist force  with the capability of obstructing the PKI"-satu-satunya kekuatan non-komunis, yang memiliki kapabilitas untuk menghancurkan PKI. Bantuan ini juga menunjukkan dukungan AS pada Nasution untuk menjalankan „rencananya‟ mengontrol komunisme di Indonesia.

AS menilai Nasution memiliki visi yang sama dengannya: membasmi komunis di Indonesia-yang dibuktikan dengan peran besar Nasution dalam menghancurkan PKI pada Pemberontakan Madiun tahun 1948.
Dukungan yang diberikan AS pada ABRI-khususnya pada Nasution-ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada eskalasi konflik dalam negeri, terutama yang berhubungan dengan berbagai usaha penumpasan PKI dan antek-anteknya. Soekarno yang pada saat itu semakin menunjukkan orientasi politik ke kiri juga merupakan tujuan dari berbagai upaya penumpasan PKI ini. Peristiwa Gestapu/G-30S-PKI kemudian membuktikan betapa sebuah dukungan dari AS pada Nasution dkk. kemudian sangat berpengaruh dalam upaya penggulingan Soekarno tersebut

• Pada 8 September 1951, AS mendirikan pangkalan militer di Okinawa-Jepang,
• Pangkalan Clark dan Subic di Philipina berdiri pada 30 Agustus 1951,
• ANZUS (Australia, New Zealand, and AS) berdiri pada 1 September 1951,
• Korea Selatan pada 1 Oktober 1953,
• Taiwan pada 2 Desember 1954.

• Ada pangkalan militer dimana terdapat manusia2 Pro Barat yang direkrut dan digodok,
• Ada pertemuan rahasia di Basis Israel di Asia Tenggara,
• Ada antek Pro Barat yang dipelihara.